Pengguna jasa andong di Yogyakarta kini bisa memesan angkutan tradisional ini lewat aplikasi Grab sejak diluncurkan GrabAndong pada 23 Agustus lalu. Kehadiran aplikasi ini, tentu saja, memberikan kemudahan bagi pengguna saja andong, khususnya para wisataman yang tengah berlibur di Yogyakarta.
Hadir dalam peresmian GrabAndong, antara lain, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X, didampingi oleh Neneng Goenadi, Managing Director Grab Indonesia, dan Ongki Kurniawan Executive Director Grab Indonesia, serta Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwana X menyampaikan dukungan terhadap program Kementerian Pariwisata. Ngarso Dalem menyampaikan, “Wisatawan millennial kini serba digital dalam membandingkan antar produk, semua serba digital, digital destination nomadic tourism merupakan solusi ideal bagi pariwisata Indonesia.”
Sementara itu, Menpar Arief Yahya mengungkapkan bahwa kunjungan ke Yogyakarta merupakan tindak lanjut hasil Rapat Terbatas dengan Presiden pada 15 Juli 2019 yang hasilnya adalah penetapan 5 Destinasi Super Prioritas, di mana Borobudur ditetapkan kembali menjadi salah satunya dengan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, terutama melalui titik Joglosemar (Jogja Solo Semarang).
Pada peluncuran GrabAndong tersebut, Menpar RI dan Gubernur DIY menyampaikan apresiasi atas inisiatif Grab untuk memberi kemudahan bagi para wisatawan memesan andong melalui aplikasi Grab.
GrabAndong
Melalui fitur GrabAndong, Grab berusaha untuk meningkatkan penghasilan dari mitra GrabAndong melalui peningkatan produktivitas mereka. Di samping itu, dengan solusi transportasi yang unik dan nyaman, masyarakat di sekitar destinasi wisata juga dapat memperoleh dampak ekonomi dari kunjungan wisatawan tersebut.
Saat ini, ada 500 andong yang tersebar di Malioboro. Namun, untuk fase GrabAndong pertama, hanya 26 andong yang terdaftar untuk proyek awal. Ke depannya, Grab akan menambah lebih banyak mitra pengemudi, yakni sekitar 200 mitra untuk GrabAndong dalam waktu enam bulan ke depan. Selama masa awal peluncurannya, GrabAndong hanya akan beroperasi secara terbatas di sepanjang kawasan jalan Malioboro.
Yabes Tanuri langsung tancap gas usai merampungkan proses akuisisi Putra Samarinda (Pusam), klub sepakbola asal Kalimantan Timur, pada Desember 2014. Pada bulan Desember itu, PT Bali Bintang Sejahtera Persero (BBS) memindahkan markas klub, dari Stadion Utama Palaran (Kalimantan Timur) ke Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar (Bali). Pada 2016, BBS berubah nama menjadi Bali United.
Dari 2016 hingga Desember 2018, laju bisnis Bali United menggelinding mulus. Klub ini mencetak pertumbuhan omset. Di tahun 2018, pendapatannya Rp 115,20 miliar, naik 219,4% dari Rp 52,50 miliar di tahun 2017. Laba bersih tahun 2018 senilai Rp 5,51 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya hanya Rp 426,52 juta, berarti terjadi lonjakan. Angka itu menunjukkan pertumbuhan laba bersih 1.195%.
Catatan positif itu berlanjut di semester I/2019. Pendapatan Bali United pada Januari-Juni tahun ini naik menjadi Rp 72,64 miliar dari Rp 51,69 miliar di periode yang sama tahun lalu. Laba bersihnya tumbuh 3,14%, atau senilai Rp 7,19 miliar. Kinerja bisnis yang ciamik itu merupakan hasil transformasi manajemen yang berlandaskan praktik Good Corporate Governance (GCG). “Dari awal klub ini berdiri, kami menerapkan GCG. Basic saya adalah finance. Kami sudah terbiasa dengan GCG, walaupun ranah industrinya itu relatif baru dan banyak hal yang mesti dipelajari. Setidaknya dari pembelajaran itu kami mampu menerapkan secara korporat. Karena, kami bukan orang bola yang menuju korporat, tetapi orang korporat yang menuju bola,” tutur Yabes. Manajemen perseroan mempelajari keberhasilan dan tata kelola industri sepakbola di Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam serta mengatur pola makan pemain. Model bisnis Bali United dikembangkan, misalnya mendirikan empat anak perusahaan.
Yabes menyebutkan, sumber pendapatan Bali United yang paling utama adalah dari sponsor. Sebanyak 24 sponsor digandeng klub ini. Antara lain, Indofood, Indomie, Achilles, Corsa, Smartfren, Bank INA, Torabika, Mobil, Elevenia, ACA (Asuransi Central Asia), Sari Roti, Bareksa, Syailendra, Buana Capital, Bebek Bengil, YCAB, dan Kick Andy. Perseroan memperoleh kontrak sponsor untuk Bali United dari pihak ketiga sebesar Rp 15 miliar per tahun untuk liga domestik dan Rp 2,5 miliar per tahun untuk kompetisi level Asia yang berlaku sampai tahun 2020.
Industri sepakbola, menurut Yabes, menyangkut lima aspek yang bakal menghasilkan pendapatan, yaitu pendapatan dari hak siar televisi, sponsor,ticketing, merchandising, dan akademi klub sepakbola. “Nah, kami bukan hanya itu. Kami memiliki empat anak perusahaan. Ada yang bergerak di bidangcreative agency, production house, e-sports, kafe, dan radio,” Yabes menerangkan. Empat anak usaha itu adalah PT Kreasi Karya Bangsa, PT Bali Boga Sejahtera, PT IOG Indonesia Sejahtera, dan PT Radio Swara Bukit Bali Indah. Pendirian perusahaan ini bertujuan memperluas sayap bisnis Bali United serta sebagai sumber pendapatan. Hal ini diklaim Yabes sebagai faktor pembeda Bali United dengan klub lainnya di Tanah Air.
Perseroan memegang hak untuk mengelola stadion Kapten I Wayan Dipta selama lima tahun hingga tahun 2023. Stadion klub ini memiliki kapasitas sekitar 25 ribu penonton, yang dibagi menjadi kelas reguler dengan kapasitas rata-rata per pertandingan 20 ribu orang, kelas VIP (very important person)dengan kapasitas rata-rata per pertandingan 1.700 orang, dan kelas VVIP dengan kapasitas rata-rata per pertandingan adalah 100 orang.
Pendapatan dari penjualan tiket pertandingan kandang tergantung pada jumlah pertandingan kandang pada tahun yang berjalan. Namun, rata-rata jumlah tiket yang terjual itu sebanyak 20 ribu tiket per pertandingan. “Pertandingan homeBali United ditonton warga asing yang jumlahnya berkisar 150-250 orang. Bali United bisa tersiar ke luar negeri karena ditonton penonton asing, ini sebuahbrand awareness,” Yabes menambahkan. Baginya, tantangan mengelola pertandingan sepakbola itu seperti menangani konser musik. Menekuni industri sepakbola, menurutnya, harus siap tidak mengenal jam kerja. Ini dirasakannya selama berkecimpung di bisnis ini. Ia menikmatinya dan berkomitmen mencurahkan energi dan waktu untuk membesarkan Bali United.
Di sisi lain, Bali United memiliki merchandise store dan tercatat sebagai klub sepakbola pertama di Indonesia yang memiliki megastore resmi yang menjual berbagai macam merchandise klub, seperti seragam pemain, T-shirt, tas, dan topi. Total toko yang dimilikinya sebanyak 20.
Klub ini juga mengelola Bali United Café, Bali United Playland (wahana permainan anak-anak) seluas 400 m2 yang berlokasi di tadion Kapten I Wayan Dipta, dan Bali United Academy, akademi sepakbola yang berada di beberapa lokasi, yaitu Bali, Kupang, dan Mataram. Fasilitas yang diberikan akademi adalah lapangan latihan dan kurikulum pelatihan dengan standar pelatihan di Eropa. Jumlah siswa akademi saat ini 150 orang dengan usia 6-19 tahun. Bali United Academy bekerjasama dengan PSG Academy hingga pertengahan 2019.
Selanjutnya, klub ini memiliki Media Bali United yang memiliki dua gerai media, yaitu Bali United TV dan Bali United FM, serta mengelola tim e-sports milik Bali United yang akan berlaga di berbagai kompetisi permainan digital, baik skala nasional maupun internasional, dan menjadi agensi pemasaran yang menghubungkan pemilik merek dan mitra bisnis dengan komunitas. Apabila mengacu hal di atas, sumber pendapatan Bali United tidak bergantung pada sumber pendapatan tradisional, seperti penjualan tiket dan hak siar televisi.
Kinerja fundamental yang solid itu mempertebal motivasi Bali United untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 17 Juni 2019. Perseroan melepas 2 miliar lembar saham, setara dengan 33,33% pada harga penawaran perdana yang ditetapkan sebesar Rp 175 per lembar saham. Bali United pun menjadi emiten sepakbola yang pertama melakukan IPO di Asia Tenggara. Dana segar yang dihimpun dari IPO itu senilai Rp 350 miliar. Perolehan dana dari IPO ini akan digunakan untuk investasi, memperkuat struktur permodalan di anak usaha, dan modal kerja.
Pasca-IPO, nama perusahaan pun bertambah, menjadi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk., yang sahamnya berkode BOLA. PT Bali Peraga Bola adalah pemegang saham mayoritas BOLA. Harga saham BOLA pada 2 Agustus 2019 di level Rp 380, tumbuh 28,37% dari Rp 296 pada penutupan perdagangan ketika Bali United merealisasikan IPO. (*)
Saat memperingatkan masih adanya gejala deindustrialisasi dini di Indonesia, ekonom Didik Rachbini membandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto. Ekonom yang juga Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau LP3E KADIN itu menyebutkan saat ini, sektor industri hanya tumbuh sekitar 3 persen dan tak mampu mendongkrak ekonomi agar tumbuh lebih tinggi.
“Harusnya industri bisa tumbuh lebih lagi,” kata Didik dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2019. Dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah menyebut ekonomi Indonesia melemah karena terpengaruh dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.
Namun jauh sebelum itu, kata Didik, ekonomi Indonesia sebenarnya juga sempat mengalami pelemahan di tahun 1982, di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, saat itu ekonomi global tumbuh minus 2 persen. Sementara, harga minyak tengah jatuh ke level US$ 5 per barel
Akibatnya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,2 persen. Situasi ini tak lepas dari struktur APBN Indonesia kala itu yang 90 persen bergantung pada ekspor minyak. “Mestinya saat itu Pak Harto jatuh, tapi nyatanya tidak,” kata Didik berkelakar. Namun dalam situasi ini, kata dia, Soeharto justru berhasil melakukan deregulasi industri.
Dengan kebijakan ini, industri Indonesia tumbuh hingga 10 persen dan menyumbang hampir 40 persen dari keseluruhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Situasi ini, kata dia, seharusnya bisa bertahan hingga 30 tahun kemudian. Namun kenyataan berkata lain. Tahun 2010, kontribusi industri pada PDB hanya 22 persen dan terus turun hingga 19,8 persen pada kuartal kedua 2018. Kondisi inilah yang disebut deindustrialisasi dini.
Sebelumnya, pada akhir November 2018, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah mengingatkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur di dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kian mengempis sebelum benar-benar mencapai puncaknya.
Bambang mengatakan Indonesia pernah disebut sebagai negara industri karena porsi manufaktur dalam PDB mencapai 30 persen. Namun, kontribusi industri tersebut kini kian menyusut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III 2018 bahkan menunjukkan porsi industri manufaktur tercatat sebesar 19,66 persen terhadap PDB. Pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,33 persen, atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 5,17 persen.
"Indonesia belum berhasil reindustrialisasi, tapi yang terjadi adalah deindustrialisasi prematur. Dulu sempat kontribusi industri mencapai 30 persen terhadap PDB, tapi kini tercatat 20 persen saja meski memang porsinya masih paling besar," kata Bambang.
Profesor Studi Kontemporer Indonesia dari Universitas Leiden, Belanda, David Henley, juga mengatakan proses industrialisasi di Indonesia memang tidak banyak berkembang sejak beberapa dekade terakhir. Kondisi ini tampak pada struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh produk mentah seperti batu bara dan kelapa sawit.
Namun, ia juga mengatakan bahwa tidak semua negara kaya mengalami proses industrialisasi yang cukup intensif. Ia juga mengatakan, bahwa sektor manufaktur juga bukanlah satu-satunya faktor yang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. “Australia dan Selandia Baru adalah negara kaya yang tak pernah mengalaminya,” kata David.
Untuk mencegah deindustrialisasi berlanjut, Indonesia disarankan untuk fokus mengembangkan sektor yang memang menjadi keunggulan selama ini dari negara lain. Selain itu, ia juga menyarankan Indonesia melihat berbagai praktik yang dilakukan oleh negara maju lainnya, ketika bergerak meninggalkan status sebagai negara berkembang.
