SEOUL. Korea Selatan sedang menilai risiko perselisihan dengan Jepang terkait kerja paksa masa perang yang menyebar ke sektor keuangan, termasuk pinjaman dan investasi oleh lembaga-lembaga Jepang, kata regulator keuangan.
Jepang pekan lalu memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap ekspor bahan-bahan berteknologi tinggi ke Korea Selatan karena membuat tampilan smartphone dan chip memori. Tindakan itu memicu seruan di Korea Selatan untuk memboikot barang-barang Jepang.
Berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, ketua Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan ditanya apakah perselisihan dapat mempengaruhi investasi dan pinjaman oleh lembaga-lembaga Jepang.
"Saya tidak tahu langkah-langkah tambahan apa yang harus diambil Jepang selanjutnya, tetapi kementerian pemerintah sedang memeriksa situasi terkait hal itu," kata Choi Jong-ku dalam sambutannya yang tidak diizinkan untuk dipublikasikan hingga hari Minggu.
Dalam skenario terburuk, pemberi pinjaman Jepang bisa menolak untuk berguling jatuh tempo utang atau berhenti memberikan pinjaman baru, kata Choi.
"Tidak jelas seberapa besar kemungkinan situasi seperti itu akan terjadi, tetapi tidak akan ada masalah besar," kata Choi.
Masalah kerja paksa pada masa perang adalah titik api terbaru dalam hubungan yang lama dibayangi oleh kebencian Korea Selatan terhadap pendudukan Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung Korea.
Sumber:
Editor Reuters : Wahyu Rahmawati
kost berantakan, kotor, dan kurang nyaman? klik jasa bersih kost jogja untuk mendapatkan solusi terbaik
