Penyesuaian RIM dan PLM Dorong Pertumbuhan Kredit

Bank Indonesia (BI) telah merilis aturan baru terkait Ratio Intermediate Makroprudential (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Aturan baru ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) per 1 Juli 2019.

Secara umum aturan baru itu berupa penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas dari target RIM dan target RIM Syariah, dari sebelumnya masing-masing sebesar 80 - 92% menjadi sebesar 84 - 94% dan penyesuaian contoh perhitungan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Linda Maulidina, mengatakan, pihaknya optimistis penyesuaian ini akan mendorong bank untuk menyalurkan kredit sehingga target pertumbuhan kredit sekitar 12% bisa tercapai.

“Kami melihatnya seperti apa industri perbankan secara individu untuk menyalurkan kredit, karena ini merupakan komitmen bank dalam rencana bisnisnya,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dengan adanya relaksasi RIM ini diharapkan bank bisa menambah sumber-sumber pendanaan lain seperti penerbitan surat-surat berharga.

“Kami memberikan keringanan lagi pada perbankan dengan cara apabila dari sisi pertumbuhan kredit bank merasa terkendala, bank bisa melakukannya secara tidak langsung melalui penempatan pada surat-surat berharga yang saat ini apabila dibandingkan dengan kredit tidak ada artinya,” katanya.

Linda juga menyebut, saat ini penyaluran pembiayaan atau kredit di sektor KPR, infrastruktur, dan manufaktur semakin banyak diminati oleh perbankan. Hal ini sejalan dengan banyaknya program infrastruktur yang masih jadi program prioritas pemerintah.

"Di manufaktur perbankan memang sangat giat untuk melakukan pemberian kredit. Kalau yang lain, misalnya di sektor perdagangan itu tergantung harus dilihat jenis perdangannya seperti apa," ujar Linda.

Sementara itu, pengenaan sanksi terkait aturan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2019 bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah, dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dengan kisaran batas bawah dan batas atas dari target RIM dan target RIM Syariah.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI, Susi Wandayani, menyampaikan, ketika bank tidak bisa memenuhi RIM, bank itu masih mempunyai likuiditas, artinya tidak langsung terkena sanksi.

“Step pertama bank tersebut harus menambah saldo gironya di BI sebesar selisih antara target yang dia tidak bisa penuhi tersebut dikali dengan disintensif batas bawah,” ujarnya.

Susi menambahkan, bank sebenarnya masih bisa memberikan kredit pada bank. Namun, jika bank tersebut tidak bisa memenuhi saldo giro barulah terkena sanksi. Bank harus memenuhi kekurangan saldo giro tersebut dikali 125% dari suku bunga overnight yang ada di dunia.

Sumber :
https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/penyesuaian-rim-dan-plm-dorong-pertumbuhan-kredit

Editor : Eva Martha Rahayu

jika anda membutuhkan jasa bersih kost jogja, silahkan klin disini untuk solusi terbaik

Download >>

Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi di kota Kediri rendah dan terkendali. Industri tembakau sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Kediri tercatat tumbuh 5,14% (yoy), sedangkan industri non-tembakau tumbuh mencapai 7,02% (yoy).

Kemudian, angka kemiskinan tahun 2018 turun 0,81% menjadi 7,68% dan merupakan angka terendah sepanjang periode. Tingkat pengangguran tahun 2018 juga turun 1,05% menjadi 3,63%.

Demikian yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo melalui siaran persnya, Jumat (15/03). Dody mengatakan, Bank Indonesia berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kata kunci guna memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di skala nasional maupun di daerah, khususnya di Kediri dan sekitarnya menuju perekonomian yang makmur, adil, dan tumbuh berkelanjutan,” kata Dody dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI Kediri, Jumat (15/03).

Hal senada diungkapkan oleh Walikota Kediri, Abdullah Abubakar, yang menyampaikan bahwa hasil tersebut dicapai berkat kerja sama dan koordinasi di daerah yang berlangsung baik dan harmonis.

“Kami telah berjuang bersama-sama mewujudkan kondisi makroekonomi yang positif di Kota Kediri. Hal ini membuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri meraih gelar terbaik se-Jawa Bali selama dua tahun berturut-turut (2016-2017),” ujar Abdullah.

Dody menambahkan, skala ekonomi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Kediri yang meliputi 3 Kota dan 10 Kabupaten memiliki performance yang cukup baik. Capaian yang baik itu menurutnya tidak terlepas dari kinerja positif lapangan usaha pada sektor utama di daerah, yang terdiri dari industri pengolahan seperti industri pengolahan hasil tembakau dan industri perkereta apian.

Namun, kata Dody, ketergantungan terhadap sektor utama perlu mendapat perhatian. BI bersama jajaran pemangku kepentingan setempat perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dari sektor-sektor lainnya. Misalnya pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Selain itu, saving rasio dan ekspor perlu ditingkatkan, serta mengurangi ketergantungan impor.

Dody melanjutkan, ke depan BI akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, guna mendukung posisi Kantor Perwakilan BI di daerah sebagai mitra strategis. "Kantor perwakilan BI dapat menjalankan fungsi strategic advisory dengan baik dalam mendukung tumbuh kembang perekonomian daeraH," ujarnya. 

Sementara itu, pergeseran pejabat BI Kantor Perwakilan Wilayah Kediri dilakukan kepada Musni Hardi Kasuma Atmaja sebagai Kepala Perwakilan BI Kediri yang baru menggantikan Djoko Raharto. Adapun, Djoko Raharto menduduki jabatan baru sebagai Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sertijab ini, Musni Hardi diamanahkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam tugas menjaga kestabilan harga, serta mendorong sumber pertumbuhan ekonomi yang baru untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah Kediri.

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/sinergi-dan-kolaborasi-kunci-perkuat-pertumbuhan-ekonomi-nasional

apakah anda ingin membersihkan rumah atau kost anda namun tidak memiliki waktu luang? serahkan kepada kami, klik jasa bersih rumah dan kost jogja untuk solusi terbaik

Download >>

Rupiah melemah tipis di awal perdagangan Senin

JAKARTA. Rupiah melemah tipis pada perdagangan awal pekan ini. Mengutip Bloomberg, Senin (11/3) pukul 10.00 WIB rupiah ada di Rp 14.319 per dollar Amerika Serikat (AS), melemah 0,03% dari akhir pekan lalu.

Di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah bertengger di Rp 14.324 per dollar AS, melemah 0,71% dibanding penutupan akhir pekan lalu yang ada di Rp 14.223 per dollar AS.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan indeks dollar. Pada Senin (11/3) pagi, indeks dollar ada di 97,42, naik dari akhir pekan lalu yang ada di 97,30.

Sumber : https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-tipis-di-awal-perdagangan-senin

Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika

ingin bersih-bersih namun tidak mempunyai waktu luang? serahkan kepada kami, jasa bersih kost dan rumah jogja

Download >>

BI Gencarkan Program Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Sulut

Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat kerja sama dan sinergi dalam menjalankan kebijakan demi mewujudkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Rencana konkrit, tindakan nyata, dan sinergi dengan berbagai pihak dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkesinambungan.

"Untuk itu, pimpinan baru Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) didorong untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan komunikasi, koordinasi yang intensif, dan kolaborasi sinergis yang telah terjalin dengan baik," ujar Erwin Rijanto, Deputi Gubernur BI,  dalam serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Manado.

Serah terima jabatan dilakukan kepada Arbonas Hutabarat, Kepala Perwakilan BI Sulut yang baru, menggantikan Soekowardojo. Sejalan dengan apa yang disampaikan Deputi Gubernur BI, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey, menyampaikan, sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan otoritas terkait lainnya telah mendorong terciptanya stabilitas perekonomian yang terjaga, khususnya di Provinsi Sulut.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulut tahun 2018 mencapai angka 6,01%, di atas pertumbuhan nasional, terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor transportasi dan perdagangan, seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata.

Selain itu, pembangunan infrastruktur telah menjadikan lapangan usaha konstruksi sebagai salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi tersebut telah mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi Sulut cenderung meningkat, dengan angka kemiskinan dan rasio gini berada di bawah nasional, serta indeks pembangunan manusia berada di atas nasional.

Dari sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara meningkat di atas target, terutama pertumbuhan wisatawan mancanegara yang tumbuh rata-rata 86% (yoy) selama tiga tahun terakhir.

Dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya di Provinsi Sulut, BI mengembangkan klaster ketahanan pangan, antara lain klaster bawang merah dan tomat sayur di Minahasa, klaster cabe di Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Minahasa, serta klaster pertanian terpadu di Bolaang-Mongondow.

BI juga melaksanakan program pengembangan potensi ekonomi daerah berupa klaster kopi dan nanas di Kotamobagu. Dalam upaya mendorong investasi di Provinsi Sulut, BI bersama dengan Dinas dan Instansi terkait melakukan inisiasi pengembangan Regional Investor Relation Unit (RIRU).

Ke depan, BI akan senantiasa mengoptimalkan peran tugasnya guna menata sekaligus memperkuat peran kantor Bank Indonesia di daerah dengan memperhatikan perkembangan, tantangan, dan potensi ekonomi di wilayah setempat.

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/bi-gencarkan-program-pengembangan-potensi-ekonomi-daerah-di-sulut

Editor : Eva Martha Rahayu

rumah kotor, berantakan, dan kurang nyaman? mungkin anda harus membersihkannya, klik jasa bersih rumah jogja untuk mendapatkan pelayanan terbaik

Download >>

BI, MA, dan OJK Kolaborasi Tingkatkan Wawasan Hakim

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Komitmen kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman antara Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dan Ketua MA RI, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (06/03/2019).

Dalam keterangan resminya, BI memandang bahwa kesepakatan bersama ini menjadi sarana sosialisasi dan pengkinian informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas BI. Tugas tersebut di antaranya di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah.

Oleh sebab itu, BI berharap kerja sama ini dapat menciptakan pemahaman para hakim mengenai latar belakang, pertimbangan, dan tujuan kebijakan yang ditempuh BI.

Bagi OJK, kerja sama ini menjadi media sosialisasi dan edukasi keberadaan serta tugas OJK yang berdiri sejak 7 tahun lalu sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Sementara bagi MA RI, sinergi antar lembaga ini bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim secara lebih efektif di bidang peradilan dan penerapan hukum, melalui pemahaman yang lebih optimal mengenai fungsi dan tugas lembaga-lembaga yang terkait di sektor keuangan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman, BI, OJK, dan MA RI melakukan kegiatan pelatihan bagi para hakim dalam bentuk temu wicara. Pada kesempatan ini, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menyampaikan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.

"Pertumbuhan ekonomi 2019 diprakirakan tetap solid pada kisaran 5,0-5,4%," kata Mirza dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menjelaskan, perkembangan kebijakan pengawasan teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia termasuk fintech peer to peer lending (P2P) dan equity crowd fundingmenjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK.

Menurut Nurhaida, salah satu tantangan yang mengemuka dalam pengembangan fintech adalah bagaimana mengembangkan industri keuangan digital yang bisa mendorong perekonomian nasional.

"Untuk itu, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait lainnya untuk senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi finansial yang berkembang," ujarnya.

Nota Kesepahaman yang berlaku selama 3 tahun ini akan dipantau dan dievaluasi paling kurang setiap 6 bulan secara bersama-sama. Kerja sama ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang, serta memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas BI maupun OJK.

Sebagai informasi, koordinasi dan kolaborasi yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim ini telah berlangsung selama 17 tahun antara Mahkamah Agung dan BI. Sejak tahun 2013, seiring dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, kerja sama ini diperluas dengan melibatkan OJK.

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/management/bi-ma-dan-ojk-kolaborasi-tingkatkan-wawasan-hakim

Editor : Eva Martha Rahayu

kantor anda membutuhkan jasa layanan pembersihan yang hemat? klik jasa cleaning service kantor untuk solusi terbaik

Download >>

BI Dorong Kopi Jadi Atraksi Pariwisata

Sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, termasuk pengaturan sistem pembayaran e-commerce, Bank Indonesia (BI) terus berupaya untuk mendorong pengembangan ekonomi digital melalui fasilitasi kegiatan sistem pembayaran. BI juga turut mendorong produksi UMKM agar dapat tersalurkan kepada konsumen bahkan menjadi komoditi ekspor, salah satunya kopi.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyampaikan, saat ini minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, kopi dapat menjadi atraksi untuk kegiatan pariwisata. Selain itu, kopi pun dapat meningkatkan aktivitas ekonomi UMKM, kedai kopi, warung kopi, atau pun restoran.

“Harapannya kita bisa meningkatkan turis masuk ke Indonesia, salah satu atraksi turis masuk ke Indonesia bisa saja dengan melihat kebun kopi. Jadi kopi sebagai bagian dari mata rantai atraksi pariwisata,” kata Mirza saat ditemui di acara BI Netifest 2019, Jumat (01/03/2019).

Namun, kata Mirza hal penting yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan produksi kopi. Ia khawatir meningkatnya konsumsi kopi ini tidak diimbangi dengan meningkatnya produksi.

“Dalam jangka panjang bagaimana kita bisa melakukan peningkatan produksi, jangan sampai kita impor dan defisit kopi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, BI juga mendorong masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk mengenali peluang ekonomi dan keuangan digital di Indonesia, antara lain melalui ide karya kreatif yang menginspirasi kalangan muda lainnya.

Dalam upaya mewadahi ide kreatif tersebut, BI telahmenyelenggarakan Video dan Blog Competition 2018, sebagai rangkaian BI Goes to Campus 2018 yang mengusung tema “Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen”.

Kompetisi ini berlangsung sejak November hingga Desember 2018 dan telah menghasilkan karya sebanyak 642 artikel blog serta 452 video. Sebanyak 13 orang pemenang pun terpilih dengan kategori short movie, video, blog, dan animasi yang diumumkan saat acara puncak BI Netifest 2019 “Ekonomi Digital itu Kita Banget” di Museum Bank Indonesia. 

“Tema kegiatan BI Netifest 2019 sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi defisit transaksi berjalan, yang pada tahun 2019 dapat diperkirakan menuju kisaran 2,5% dari PDB,” kata Mirza.

Sementara itu, berdasarkan riset McKinsey, ekonomi digital diproyeksikan menyumbang US$ 150 miliar ke PDB Indonesia pada 2025. Dengan pertumbuhan yang besar, ekonomi digital melahirkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang cukup pesat.

Editor : Eva Martha Rahayu

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/bi-dorong-kopi-jadi-atraksi-pariwisata

kost anda berantakan dan tidak sempat membersihkan? jangan khawatir, serahkan kepada kami, klik jasa bersih kost jogja untuk informasi lebih lanjut

Download >>