Komitmen Pemda Tabanan Menjaga Subak Jatiluwih

Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengahadiri Rapat Kordinasi dalam rangka membentuk Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia (WBD) di Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK (21/5/2019)..

Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Najamuddin Ramli; Deputi Bidang Kordinasi dan Kebudayaan, Nyoman Shuida; dan Asisten Deputi Warisan Budaya, Pamuji Lestari.

Bupati Eka berkomitmen akan segera membentuk WBD. Saat ini belum ada payung hukum untuk Badan Pengelola WBD Jatiluwih. Untuk saat ini status Jatiluwih adalah situs cagar budaya yang berlandaskan Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami akan segera berkordinasi dengan Provinsi Bali, Kemenko PMK, Kemendikbud, Bappenas, Kementan, KemenPUPR, dan intansi terkait lannya untuk segera membentuk Badan Pengelola WBD tersebut dan merubah statusnya menjadi kawasan cagar budaya. Nantinya Badan Pengelola WBD akan dikomando oleh Gubernur Bali atas dasar SK dari Kemenko PMK”, ujarnya.

Dia memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai program untuk mensejahterakan petani Jatiluwih. “Kami tidak menerima dana apapun dari UNESCO sebagai pemberi status WBD. Namun, kami terus berusaha untuk mensejahterakan petani,” ungkapnya.

Program yang dilakukan adalah pembebasan pajak bumi bangunan kepada para petani, memberikan susidi bibit dan pupuk, asuransi jika terjadi gagal panen, memberikan pelatihan untuk mengolah hasil pertanian, membeli hasil pertanian dengan harga yang tinggi, pemberian asuransi kesehatan dan santunan kematian serta program pro petani lainnya.

“Lahan pertanian di Jatiluwih pun dilindungi oleh Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang kawasan jalur hijau, perbup nomor 27 tahun 2011 tentang penetapan sawah berkelanjutan sebagai sawah abadi, perbup nomor 34 tahun 2011 tentang penetapan kawasan pelestarian warisan budaya”, tambah Bupati Eka.

Dia menjelaskan, Jatiluwih memiliki saluran irigasi yang sangat baik. “Sejak 2012 kawasan Jatiluwih telah dijadikan Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. UNESCO menetapkan Jatiluwih karena dianggap memiliki kebudayaan untuk menjaga tata kelola persawahan dengan sangat baik, dan sulit dipertahankan di zaman sekarang", tuturnya.

Bupati Eka berharap kontribusi dari semua elemen masyrakat. “Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak dapat berjalan sendiri, kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Saya disini mewakili masyarakat Tabanan mengharapkan dukungan dari semua masyarakat Indonesia, karena Jatiluwih adalah wajah Indonesia di mata dunia," dia mengraikan.

Sumber: https://swa.co.id/swa/trends/komitmen-pemda-tabanan-menjaga-subak-jatiluwih

kost berantakan, kotor, dan kurang nyaman? klik jasa bersih kost jogja untuk mendapatkan solusi terbaik

Download >>

Masih Perlukah, Kementerian Perumahan Rakyat?

Pencapaian target pembangunan satu juta rumah tahun 2018 (1.132.621 unit) belum menuntaskan permasalahan penyedian rumah khususnya untuk Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR). Isu pro kontra pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi lembaga tersendiri terus digulirkan, agar kementerian tersebut fokus bisa menyelesaikan permasahan yang ada.

Dari diskusi rembuk nasional ang di gelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), yang bertajuk  "Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024", dengan para panelis dari Ketua Umum REI, Ketua Umum Apersi, Ketua umum Himpperra, Praktisi Properti, juru bicara pasangan capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.

Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), bependapat Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian PU. Sebab, dua kementerian ini mengurus hal yang berbeda, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat harus fokus mengurusi perumahan.

Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kekurangan atau backlog perumahan yang cukup besar. Dengan kembali menjadi kementerian tersendiri diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎Diakui Junaidi, Kementerian PUPR sudah jalan, hanya agar fokus perlu kementerian yang khusus menangani perumahan, karena sangat kompleks masalahnya.

Kalau itu berdiri sendiri, ia yakin akan lebih fokus dan lebih tercapai apa yang diinginkan. Sehingga backlog perumahan itu lebih cepat teratasi. "Kementerian Perumahan Rakyat punya beberapa pekerja rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya soal lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan hunian bagi masyarakat," katanya.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengelola PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) Asmat Amin, pemerintah masih kurang fokus terhadap proyeknya. Hal ini menjadi alasan mengapa rusunami tidak berjalan lancar.

Pemerintah bisa melihat Amerika Serikat yang memiliki lembaga tersendiri untuk membangun rumah melalui  "US Department of House and Urban Development" .

Apalagi untuk jumlah penduduk hampir sama, yakni Amerika Serikat sebanyak 320 juta penduduk dan Indonesia 265 juta penduduk. Sedangkan defisit di Amerika Serikat hanya 5,6 juta, sedangkan di Indonesia 11,4 juta. "Indonesia harus melihat cara kerja Amerika Serikat dalam membangun rumah bagi rakyatnya," kata Asmat.

Asmat juga menyarankan agar Kementerian Perumahan Rakyat  berdiri sendiri dan dipimpin oleh orang yang paham mengenai perumahan dan cara kerja sebuah perumahan. 

Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himpera, juga sangat setuju jika peleburan Kementerian PUPR tidak perlu dilakukan. Sebab, menurutnya, menyatu dengan Kementerian PU sendiri memberikan keuntungan bagi sektor perumahan itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, menyatakan, penggabungan dan pemisahan tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menyediakan pemukiman bagi masyarakat.

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/masih-perlukah-kementerian-perumahan-rakyat

rumah kotor, berantakan, dan kurang nyaman? mungkin anda harus membersihkannya, klik jasa bersih rumah jogja untuk mendapatkan pelayanan terbaik

Download >>