Masih Perlukah, Kementerian Perumahan Rakyat?

Pencapaian target pembangunan satu juta rumah tahun 2018 (1.132.621 unit) belum menuntaskan permasalahan penyedian rumah khususnya untuk Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR). Isu pro kontra pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi lembaga tersendiri terus digulirkan, agar kementerian tersebut fokus bisa menyelesaikan permasahan yang ada.

Dari diskusi rembuk nasional ang di gelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), yang bertajuk  "Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024", dengan para panelis dari Ketua Umum REI, Ketua Umum Apersi, Ketua umum Himpperra, Praktisi Properti, juru bicara pasangan capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.

Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), bependapat Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian PU. Sebab, dua kementerian ini mengurus hal yang berbeda, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat harus fokus mengurusi perumahan.

Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kekurangan atau backlog perumahan yang cukup besar. Dengan kembali menjadi kementerian tersendiri diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎Diakui Junaidi, Kementerian PUPR sudah jalan, hanya agar fokus perlu kementerian yang khusus menangani perumahan, karena sangat kompleks masalahnya.

Kalau itu berdiri sendiri, ia yakin akan lebih fokus dan lebih tercapai apa yang diinginkan. Sehingga backlog perumahan itu lebih cepat teratasi. "Kementerian Perumahan Rakyat punya beberapa pekerja rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya soal lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan hunian bagi masyarakat," katanya.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengelola PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) Asmat Amin, pemerintah masih kurang fokus terhadap proyeknya. Hal ini menjadi alasan mengapa rusunami tidak berjalan lancar.

Pemerintah bisa melihat Amerika Serikat yang memiliki lembaga tersendiri untuk membangun rumah melalui  "US Department of House and Urban Development" .

Apalagi untuk jumlah penduduk hampir sama, yakni Amerika Serikat sebanyak 320 juta penduduk dan Indonesia 265 juta penduduk. Sedangkan defisit di Amerika Serikat hanya 5,6 juta, sedangkan di Indonesia 11,4 juta. "Indonesia harus melihat cara kerja Amerika Serikat dalam membangun rumah bagi rakyatnya," kata Asmat.

Asmat juga menyarankan agar Kementerian Perumahan Rakyat  berdiri sendiri dan dipimpin oleh orang yang paham mengenai perumahan dan cara kerja sebuah perumahan. 

Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himpera, juga sangat setuju jika peleburan Kementerian PUPR tidak perlu dilakukan. Sebab, menurutnya, menyatu dengan Kementerian PU sendiri memberikan keuntungan bagi sektor perumahan itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, menyatakan, penggabungan dan pemisahan tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menyediakan pemukiman bagi masyarakat.

Sumber : https://swa.co.id/swa/trends/masih-perlukah-kementerian-perumahan-rakyat

rumah kotor, berantakan, dan kurang nyaman? mungkin anda harus membersihkannya, klik jasa bersih rumah jogja untuk mendapatkan pelayanan terbaik

Download >>

Asmat Amin : "Satu Juta Rumah, Belum Cukup"

Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak April 2015 belum berhasil menyelesaikan persoalan backlog. Meskipun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 sebanyak 904.758 unit, sedangkan hingga 31 Desember 2018 tembus di atas 1 juta unit atau mencapai 1.132.621 unit.

Asmat Amin,Direktur Pengelola PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group), berpendapat untuk mencukupi backlog 11,4 juta unit rumah harusnya diberi target. Padahal kebutuhan rumah setiap tahun sekitar 800- 1 juta unit. Hal ini sebagai bukti permintaan terhadap rumah ini besar sekali terutama rumah menengah ke bawah.

Apalagi bila melihat penghasikan sebagian besar masyarakat Indonesia sekitar Rp 4 juta per bulan atau Rp 45 juta-50 juta per tahun, di mana sekitar 1/3-nya untuk membayar cicilan atau sekitar Rp 1,2 jumta-Rp 1,3 juta.

Artinya cicilan tersebut, hanya untuk rumah menengah ke bawah, tidak bisa menengah ke atas. Karena yang membutuhkan rumah subsidi begitu banyak, rata-ratanya 80% rumah subsidi, 15% rumah menengah, dan 5% rumah atas.

Diakui Asmat, capaian pembangunan rumah rakyat yang dilakukan pemerintah sebanyak 1 juta per tahun dinilai masih belum cukup mengingat  jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah setiap tahun, saat ini  mencapai 265 juta penduduk. "Idealnya targetnya sekitar 2 juta unit, mengingat jumlah penduduk atau pasangan baru menikah yang membutuhkan rumah semakin bertambah," kata Asmat disela-sela rembuk nasional bertajuk "Mengukur perlunya Kementerian Perumah rakyat Kabinat 2019 - 2024"  di Jakarta.

Ia menegaskan pemerintah harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya dalam membangun rumah rakyat. Dengan memberi kelonggaran perijinan. Misalnya terkait AMDAL, karena untuk pemukiman untuk pengurusan ijinnya tidak harus mencapai 120 hari.

Seharusnya pemerintah ada kebijakan khusus untuk rumah rakyat atau rumah subsidi, jadi tidak perlu pakai AMDAL, padahal sudah ada tata ruangnya untuk perumahan kenapa pakai AMDAL lagi  kan tidak ada limbahnya juga.

Masalah lain, adalah rusunami, dimana pengembang tidak mungkin mampu membeli lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR, mau tidak mau harus bangun vertikal dengan harga sekitar Rp 250 juta/unit, tapi harga per meter perseginya dikunci. "Harusnya tidak perlu dikunci, sehingga pengembang yang ingin membangun di tengah kota bisa melakukan size down sehingga harganya bisa masuk dan bisa dengan KPR indent," kata Asmat.

Sumber : https://swa.co.id/property/asmat-amin-satu-juta-rumah-belum-cukup

Ingin rumah anda bersih dan nyaman seperti baru, klik jasa bersih rumah jogja untuk informasi lebih lanjut

Download >>